JAKARTA, KOMPAS.TV - Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilu langsung ke pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto, memunculkan beragam tanggapan. <br /> <br />Pertanyaan yang muncul adalah, apakah wacana ini tepat diterapkan pada Pemilu mendatang? <br /> <br />Dapatkah sistem ini menekan tingginya biaya politik, atau justru dianggap sebagai bentuk kemunduran dalam demokrasi? <br /> <br />Untuk membahas hal ini, sejumlah narasumber yang kompeten akan diundang, antara lain Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Juanda, Juru Bicara Partai Gerindra, Andre Rosiade (via sambungan Zoom), Ketua DPP PDI-P, Djarot Saiful Hidayat, dan Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. <br /> <br />#presidenprabowo #dprd #pemilu <br /> <br />Baca Juga Jenazah Ditemukan di Perkebunan Kelapa Sawit Kalteng, Oknum Polisi Ditangkap di https://www.kompas.tv/regional/560346/jenazah-ditemukan-di-perkebunan-kelapa-sawit-kalteng-oknum-polisi-ditangkap <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/560349/full-bincang-pakar-polemik-usul-presiden-prabowo-kepala-daerah-dipilih-dprd-apakah-tepat
